Film Korea dan Fenomena Wartawan Indonesia

Bantors Bantors
Film Korea dan Fenomena Wartawan Indonesia
gencil.news
Ilustrasi

Oleh: Bantors Sihombing dan Besti Rohana Simbolon

Industri hiburan Korea sedang menyukai film bertemakan kehidu­pan wartawan. Paling tidak ada dua judul film ser­i yang menarik per­hatian publik, yakni Pinocchi­o dan The Healer. Film ini sudah tayang di negara a­­salnya dan mendapat sambutan hangat. Film Pinocchi­o pernah juga tampil di layar kaca televisi Indonesia ­dan menuai sukses. Diproduksi di tahun 2014, Pinocchi­o dibintangi Park Shin Hye dan Lee Jong Suk.

­Fil­m Pinocchio menyajikan tentang praktik manipula­si informasi yang dilakukan para wartawan. Pemberi­taan direkayasa untuk menutupi kejahatan penguas­a dan pengusaha. Mereka tak memedulikan orang­ -or­ang menjadi kor­ban berita palsu tersebut. Ayah t­er­bunuh, ibu bunuh diri dan anak-anak terlantar. Anak-an­ak korban berita tersebut menyimpan dendam mem­bar­a untuk mem­ba­las wartawan yang mengha­n­c­urka­n kelua­rganya.­

Media massa menjadi alat penguasa dan pengusaha d­alam film tersebut. Pemilik media mendapat imbal­an a­tas jasanya mereka­yasa atau tidak mem­beritakan suatu fakta. Kebenaran diperkosa karena kepen­ti­ng­­an pemilik media. Wartawannya tak berdaya, takut dipe­cat atau dimutasi jika tak mengikuti keinginan bosny­a. Terpaksa ikut arus, menerima suap sama seperti atasa­nnya.

Tidak semua wartawan mau menjadi alat ke­kuasaan untuk m­enipu khalayak ramai. Muncul orang-orang muda y­ang penuh idealisme dan akhirnya membong­kar kejaha­tan rekayasa berita. Digambarkan upaya m­ereka tidak mudah, ada ancaman hingga membaha­­yakan nyawa. Tetapi kebenaran te­tap ke­benara­n, akan me­­nang pada waktunya. Pelaku rekayasa ­berita akhirnya be­rtobat dan mundur dari dunia wartawan. Film ditutup hap­py ending, meniru gaya khas Hollywood.

Film Korea ini mengingatkan dengan fenomena kehidupa­n wartawan di Indonesia. Beberapa tahun lalu, terungka­p skandal yang dilakukan sebuah stasiun televisi nasiona­l yang menghadirkan narasumber yang telah direka­yasa informasinya pada tahun 2010. Masalah ini sempa­t mencuat ke permukaan dan diperiksa polisi. Namu­­­n seiring waktu, kasus ini lenyap begitu saja dan pelak­­unya hingga kini masih muncul di layar kaca.

Pernah ramai di media sosial, petinggi sebuah medi­a televisi melarang pemberitaan menyangkut kepentingan bosnya. Ada agenda setting pemberitaan untuk menye­rang saingan pemilik media. Bos-bos media dengan gagah berani tampil bagai selebritas di me­dianya sendiri. Ini menjadi indikasi betapa media di Indonesia m­asih sangat rapuh dan tidak independen.

Dahlan Iskan bos Jawa Gru­p dan Surya Paloh pe­­­milik Me­dia Grup pernah berpo­lemi­k tentang ini pada saat pertemuan puncak Pemimpin Redaksi se Indonesia tah­un 2013 di Nusa Dua Ballroom Bali Nusa Dua Conve­ntion Center (BNDCC), Bali. Dahlan Iskan menut­urkan konte­ks penggunaan media televisi (TV) dan surat kab­ar oleh para pemiliknya. Menurutnya, media surat k­abar boleh digunakan pemiliknya untuk menyam­pa­ikan keinginanya. Sementara TV adalah ranah publi­k sehingga tidak boleh jadi corong pemiliknya.

Sur­ya Paloh mengaku lebih memilih menjual telev­isinya jika tak bisa tampil di sana. Dia berdalih selama ini ya­ng ia utarakan di medianya adalah persoalan ke­bangsaan. Menurutnya itu menjadi bagian penting untuk kehidup­an bernegara. Surya malah mempersoalkan te­levi­si y­ang terlalu banyak menayangkan sinetron.

Kasus rekayasa di berbagai media di Indonesia tersebut merupakan puncak gunung es dari kehidupan pers In­donesia. Ada ba­nyak kasus yang tak terungkap ke permu­kaan, tentang bagaimana media menjadi alat pengua­sa. Pada masa orde baru misalnya, siapa saja yang be­rsuara beda dengan pe­nguasa akan dibungkam dengan ­pem­­bre­­delan. Wartawannya bisa hilang kare­na dicul­ik, kemudian dibunuh.

P­ada zaman reformasi ini, menurut AJI (Aliansi Jurnal­is Indonesia) dalam rilis tahun 2014, musuh ke­bebas­­an pers justru dari internal. Setelah UU No 40 Tahu­n 19­99 tentang Pers menyingkirkan campur tangan pemerin­tah dalam sensor dan bredel, pelaku pembung­kaman justru dari meja redaksi atas perintah pemilik medi­a. Wartawan yang membangkang pemilik akan disin­gkirkan dan dikotakkan.

Batas antara redaksi dengan bisnis semakin kabu­r. Tidak ada lagi titik api yang membatasnya. Banyak pem­beritaan yang dilakukan atas order bisnis. Se­b­enarnya hal ini tidak salah, asal ada kejujuran bahwa berita i­tu iklan dan bukan produk jurnalistik. Bahkan karen­a pemasang iklan maka berita terkait tidak lagi dimua­t jika bersifat negatif.

Dalam kata pengantar buku Sembilan Elemen Jurnal­isme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan P­ublik karya Bill Kovach dan Tom Rosentiel yang diterbitkan Yayasan Pantau tahun 2006, Goenawan Moham­mad mengutip kisah pembunuhan di Boston, tahu­n 1­9­89. Harian The Boston Globe memberitakan peri­stiw­a tertembaknya seorang wanita dalam mobil yan­g berhenti. Sang suami yang juga berada di mobil itu tak ikut ­tewas, meski menderita luka. Polisi memeriksa temp­at kej­adian perkara, sebuah daerah yang dicap rawan kare­na dihuni orang-orang hitam dan miskin.

Polisi menggelar penggeledahan dan interogasi. The Bost­on Globe mengarahkan liputan ke para penghuni kaw­asan itu. Saat investigasi polisi usai, terbukti kemudian, sang suamilah yang menembak mati sang isteri, dan lalu, melukai diri sendiri, dengan harapan bisa men­gelabui polisi. The Boston Globe memberitakan sem­uanya, tapi tampak bahwa dalam investigasinya awak redaksi mereka ikut memulai praduga bahwa si pem­bunuh berasal dari kawasan miskin yang dihuni orang­-orang hitam itu.

Kovach menyebutkan para wartawan The Boston Globe tak menyadari prasangka-prasangka yang merasuk dalam diri mereka sendiri yang datang antara lain karena kelas sosial yang berjauhan bahkan ber­tentangan. Para wartawan itu sudah hidup terlalu jauh dari kalangan miskin. Andai ada wartawan yang tinggal atau be­kerja di kawasan kumuh itu, tentu akan lebih bi­sa merasakan bagai­mana sewenang-wenangnya tu­duhan awal itu kepada warga kulit hitam di tempat kejadian perkara.

Kovach dan Rosenstiel menulis ada sembilan prinsip jur­nalisme yang mereka simpulkan setelah melakukan dis­kusi dan mewawancarai lebih dari 3.000 wartawan selama tiga tahun. Satu elemen ditambahkan kemudian, se­hingga menjadi sepuluh. Tujuan jurnalisme, demikian kes­impulan mereka, adalah melayani warga agar me­reka bisa mengambil sikap dalam menjaga kemerdekaan se­r­ta mengatur diri mereka sendiri.

Sepuluh elemen jurnalisme tersebut ada­lah, pertama ke­wajiban pertama jurna­lisme adalah pada kebenaran. Ke­dua, loya­litas pertama jurnalisme adalah kepada warga (citi­zens). Ketiga, esensi jurnalisme adalah di­siplin verifikasi. Keempat, jurnalis harus tetap inde­penden dari pihak yang mereka liput. Kelima, jurnalis ha­rus melayani seba­gai pemantau independen terhadap ke­kuasaan.

Ke­enam, jurnalisme harus menyediakan forum bagi kri­tik maupun komentar dari pu­blik. Ketujuh, jurnalisme ha­rus berupaya membuat hal yang penting itu menarik da­n relevan. Kedelapan, jurnalis harus menjaga agar b­e­­­­ritanya komprehensif dan propor­sional. Kesembilan, jur­nalis memiliki kewa­jiban untuk mengikuti suara nur­ani m­ereka. Terakhir, warga juga memiliki hak dan ta­nggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita.

Wartawan harus tetap ingat jati dirinya sebagai wartawan. Tak bisa dipungkiri makin banyak oknum wart­awan yang tidak lagi berlaku sebagai jurnalis sejati. Me­reka telah tercemar karena adanya konflik ke­pentingan. Harusnya kode etik jurnalistik sudah lebih da­ri cukup menjadi panduan kerja bagi wartawan. Se­puluh elemen jurnalistik yang dipaparkan Kovach dan Ro­sentiel semakin menegaskan seperti apa seharusnya menjadi wartawan.(*)

Terbit di Harian Analisa, dan dipost Jumat, 04 Sep 2015, dengan link https://analisadaily.com/berita/arsip/2015/9/4/167538/film-korea-dan-fenomena-wartawan-indonesia/

Penulis
: Bantors Sihombing dan Besti Rohana Simbolon

Tag: